Beranda » DIDUGA PENGAWAL KETUA KPK INTIMIDASI WARTAWAN, KETUM DPP IWO INDONESIA PROTES

DIDUGA PENGAWAL KETUA KPK INTIMIDASI WARTAWAN, KETUM DPP IWO INDONESIA PROTES

PSX_20231111_172702
Bagikan Berita

ACEH, SADAP99.ID

Wartawan diduga mendapat intimidasi saat meliput kegiatan Ketua KPK Firli Bahuri di Aceh, insiden
diintimidasi oleh pengawal Ketua KPK tersebut , Ketua umum Ikatan Wartawan Online Indonesia Icang Rahardian,SH.MH, angkat bicara.

Ketua Umum DPP Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mengatakan, “Upaya menghalang-halangi pers dalam bekerja jelas merupakan tindakan intimidasi dan melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, apalagi , disertai dengan tindakan menghapus video dan foto yang dilakukan pengawal, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Pers Pasal 18 ayat 1,” ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia, Jumat (10/11/2023).

Icang Rahardian mengatakan, keinginan jurnalis untuk mewawancarai Ketua KPK Firli Bahuri adalah hal wajar karena Firli merupakan pejabat negara. Dan seharusnya pihak Firli bisa menyampaikan secara baik apabila agenda yang dihadiri Firli bersifat tertutup.

Ketua Umum DPP IWO Indonesia mendapat laporan dari Dua wartawan di Banda Aceh, diduga di intimidasi pengawal Firli Bahuri. Hal tersebut diperoleh dari Pengurus DPW IWO INDONESIA PROPINSI ACEH, bahwa Intimidasi itu terjadi saat Firli berkunjung ke Sekretariat Bersama (Sekber) Jurnalis atau markas wartawan di Tanah Rencong.

Firli datang ke Sekber di Jalan STA Mahmudsyah, Banda Aceh, pada Kamis (10/11) malam. Ketua KPK hadir bersama pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) wilayah Aceh untuk makan durian bersama.

Informasi kedatangan Firli di Sekber menyebar di grup wartawan termasuk group IWO INDONESIA , dan beberapa jurnalis datang ke lokasi untuk melakukan peliputan dan akhirnya pengawal dari Ketua KPK tersebut diduga melakukan intimidasi pada jurnalis untuk menghapus video dan photo.

Hal tersebut sontak membuat kaget, dan Ketua Umum IWO INDONESIA akan protes serta meminta kepada Dewan Pers untuk melakukan upaya hukum atas dugaan tindakan tersebut. (Ome)