Puluhan Dukuh Mendatangi Kantor KPU
SLEMAN, SADAP99.ID
Puluhan anggota Paguyuban Dukuh se – Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Cokro Pamungkas, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, hari Jumat (26/1/ 2024).
Sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mereka menuntut dan mendesak transparansi terkait penyedian snack saat pelantikan anggota KPPS pada hari Kamis (2 Januari 2024 yang dinilainya tidak layak sama sekali.
Hal itu disampaikan Ketua Paguyupban Dukuh Cokro Pamungkas, Sukiman Hadiwijoyo, saat menyampaikan orasinya di depan Kantor KPUD Sleman.
Sukiman menjelaskan para anggota KPPS mengeluhkan fasilitas berupa snack yang tidak layak, bahkan kami melihat seperti snack sripah atau orang meninggal jelasnya.
Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas menambahkan, kondisi ini diperparah lagi tidak disediakan makan siang dan uang transport. Sebagai warga Sleman, kami sebenarnya malu atas kejadian seperti ini kok bisa terjadi seperti ini,tuturnya.
Snack yang dibagikan ke anggota KPPS kami liat kurang wajarlah, ditambah lagi pernyataan dari KPU Sleman tidak ada uang transportnya tambahnya.
Perwakilan kepala Dukuh yang lain, Suparno menegaskan pembentukan KPPS adalah sebagai besar yang mencarikan adalah Dukuh, sehingga mereka mempunyai moral, untuk membela warganya.
Begitu pula terkait snack yang sangat tidak layak, saat pelantikan anggota KPPS pihaknya “meminta kejelasan dan adanya transparansi dari KPU Kabupaten Sleman.
“KPU Sleman memang sudah mengklarifikasi ke beberapa media, katanya yang salah itu vendor, KPU harus menuntut kepada Vendor, tetapi saya menduga ada penyebab lain, masak uang anggaran Rp.15.000 hanya untuk beli snack seharga Rp. 2.500” ujar Suparjo.
Ia menegaskan jika, KPU masih melakukan kesalahan maka pihaknya tidak akan ikut campur tangan dalam nembentukan KPPS kami lebih baik tidur atau sebagai penonton saja biar KPU mencari warga yang mau menjadi anggota KPPS,tegasnya.
Selain soal konsumsi, pihaknya juga meminta ke KPU Sleman untuk memastikan honor anggota KPPS juga dibayarkan tepat waktu, kami sudah berpengalaman, pada Pemilu tahun 2019 yang mana terjadi keterlambatan pembayaran honor anggota KPPS.
Salah satu anggota KPPS, Ahmadi Riyanto, menegaskan bahwa anggota KPPS sebenarnya tidak kekurangan soal makanan, namun kami permasalahkan adalah pemotongan anggaran dalam pengadaan snack maupun fasilitas lainnya.
Riyanto mewanti – wanti, jika tidak ada transparansi dan langkah serius dari KPU Sleman, kami dari KPPS siap mundur serta tidak akan terlibat lagi dalam pelaksanaan Pemilu selanjutnya.
Anggaran yang telah dipersiapkan, untuk anggota KPPS adalah hak dari rakyat yang dikelola pemerintah dan dikembalikan ke masyarakat,tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang layak pada saat pelantikan anggota KPPS secara serentak di Kabupaten Sleman.
Menurutnya, pihak sekretariat KPU Sleman, yang melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui vendor yang terdaftar dalam e- katalog.
Ternyata, pihak vendor tersebut disubkan lagi penggadaannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan KPU Sleman.
Pihak vendor beralasan, kalau tidak disubkan maka tidak mampu melayani calon anggota KPPS sebanyak 24.199 orang, sehingga yang terjadi tidak pantas, padahal sebelum hari pelaksanaan pelantikan pihak vendor sudah menyampaikan kesanggupan terkait spesifikasi konsumsi dan melayani jumlah yang terlantik.
Sementara itu sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama menambahkan total anggaran snack untuk pelantikan anggota KPPS sekitar Rp. 400 juta.Vendor yang ditunjuk adalah PT.Jujur Kinaryo Projo sebagai penyedia snack melalui e – katalog, ketika kita panggil, pihak Vendor menyanggupi pesanan snack seharga Rp.15.000 sebanyak 24.199 boks.
Namun pasca pelantikan, KPU Sleman menerima informasi bahwa snack yang disediakan saat pelantikan anggota KPPS sangat tidak layak, Sehingga KPU memanggil dan mempertemukan vendor selaku penyedia snack dengan Jogoboyo atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari Kamis 25 Januari 2024.
Jadi dalam pertemuan itu, terungkap jika vendor memotong anggaran snack dari KPU dari Rp 15.000 menjadi Rp 2.500 dan mendistribusikan pekerjaan pengadaan snack ke beberapa produsen lain.
(Ome)
