Gelar Kopdar, MFT Keluhkan Kebijakan Pergub DIY
Gelar Kopdar, MFT Keluhkan Kebijakan Pergub DIY Yang Dinilai Merugikan Driver Online
YOGYAKARTA, SADAP99.ID
Tarif Hemat dan besarnya potongan masih jadi kendala dan permasalahan yang dihadapi para driver online di Yogyakarta saat ini. Apalagi dengan adanya peraturan Gubernur (pergub) DIY yang justru makin menambah beban para driver online ini.
Demikian juga yang dikeluhkan para driver online yang tergabung dalam wadah Macan Fighter Transport (MFT) pada saat menggelar Kopi darat (kopdar) di Prawirotaman, Rabu (07/02/2024) kemarin.
“Saat ini yang menjadi keluhan kami dan teman – teman deiver online terkait kebijakan – kebijakan saat terutama masalah tarif dan potongan yang kurang masuk untuk para driver online, untuk BBM saja sudah terlalu tinggi,” tutur Ketua MFT, Novi kepada media.
Menurutnya, Otomatis Dengan tarif yang begitu tidak masuk akal tersebut dinilai sangat merugikan untuk driver online.
“Dengan tarif yang begitu hemat dan dengan penjemputan yang jauh, menurut teman – teman driver online ini merasa sangat rugi,” kata Novi.
“Untuk itu kita kumpulkan teman – teman driver online dalam wadah MFT ini untuk menyamakan pandangan dan kedepan bagaimana caranya kita kembangkan tentang dunia transportasi di Jogja ini. Disamping itu kita kembangkan juga untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Jogja ke masyarakat, dengan cara kita bikinkan web biar kedepannya teman – teman deiver tidak melulu tergantung dengan Online,” lanjutnya.
Sementara itu Fredi selaku pembina dari MFT menjelaskan langkah pertama yang akan lakukan adalah merubah pergub, karena pergub saat ini dinilai masih sama dengan pergub terdahulu dimana tidak dicantumkan keterangan kotor dan bersih.
“Pergub itu hanya tertulis 3900 dan itu dimanfaatkan oleh semua aplikator untuk membuat tarif – tarif dengan paket murah yang itu merugikan driver. Seharusnya driver itu mendapatkan 3900/km bersih tapi saat ini yang kita jalani dari pergub itu 3900 tapi kotor. Belum termasuk potongan 20%, belum termasuk biaya aplikasi dan biaya yang lain dan selama ini kita hanya mendapatkan jauh dibawah itu,” paparnya.
Seperti diketahui selama ini driver online tidak pernah dilibatkan setiap kali pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan, apalagi terkait dengan pergub oleh pihak Aplikator. Jadi Selama ini aspirasi dari para driver ini belum bisa terwakili dan terkesan Aplikator hanya mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan para driver.
Sedangkan Hasanudin selaku sekjen dari MFT yang juga Caleg DPRD Kabupaten Sleman dari partai Demokrat ini menambahkan pihaknya mewadahi para driver online yang terdiri dari macam – macam aplikator ini untuk bisa menjembatani bagaimana mencari solusi agar para driver yang tergabung dalam MFT ini kesejahteraannya lebih meningkat.
“kami disini terdiri dari macam – macam aplikator yang tergabung di MFT ini berharap bagaimana caranya kesejahteraan para driver ini bisa lebih meningkat. Kami juga punya Slogan “Wani perih Wedi ngelih”, jadi apapun kesulitan teman-teman yang tergabung di MFT ini bagaimana menjembatani untuk mencari solusi atau mencari jalan keluarnya untuk mengatasi permasalah itu,” imbuhnya.
Sebagai Caleg, Hasanudin berharap sebagai perwakilan dari teman – teman driver online, paling tidak kalau jadi, bisa membawa dan menyalurkan aspirasi mereka yang selama ini mentok seolah tidak ada jalan keluarnya terkait kesejahteraan para driver online.
(YL)
