Pembangunan Jembatan di Desa Bendotretek Dianggap Hambat Program Ketahanan Pangan dari Presiden
Sidoarjo – SADAP99.ID
Pembangunan Jembatan Penghubung Desa antara Desa Bendotretek dan Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, tahun anggaran 2024 senilai Rp 3.350.000.000 yang telah dilaksanakan sekitar 45 hari kalender dianggap menjadi biang kerok terjadinya kelangkaan air bagi kepentingan petani di Kecamatan Tarik.
Hal ini diungkap oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Tarik. Menurut para kepala desa, akibat dihentikannya aliran air ke Sungai Kedung Uling untuk kepentingan pembangunan jembatan menyebabkan mundurnya masa tanam padi sekitar 15 hari, dan hal ini jelas merugikan petani se-Kecamatan Tarik.
Luasan area sawah yang terkena dampak langsung dari kelangkaan air ini meliputi wilayah pertanian se-Kecamatan Tarik dengan asumsi satu desa memiliki 75 hektar. Jadi, untuk 20 desa adalah 75 x 20 = 1500 hektar, dan bila per hektar menghasilkan 6ton gabah, maka ada 9000ton gabah yang gagal diproduksi khusus wilayah Kecamatan Tarik.
Sementara itu, Camat Tarik Hary Subagio saat dikonfirmasi terkait kejadian ini mengatakan, “Pihak kecamatan telah melakukan langkah-langkah solutif terkait hal tersebut dengan mengirim surat ke Bupati Sidoarjo dengan tembusan Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas PU BM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, dan sudah ditindaklanjuti,” pungkasnya, kamis Kamis (5/12/24).
Terpisah, Kepala Dinas PU BM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptoni, yang dikonfirmasi melalui salah satu kabidnya pada Kamis (5/12) mengatakan, “Itu tidak benar. kelangkaan air di Kecamatan Tarik memang dikarenakan belum gilirannya. Saat ini sedang giliran bawah yaitu Kecamatan Jabon, Porong, dan sekitarnya. Baru besok (hari Jumat) giliran atas yakni daerah Tarik,” terang kabid.
Berdasarkan hasil monitoring tim investigasi SADAP99.ID, kenyataannya memang aliran air di Sungai Kedung Uling dihentikan dari Rolak Dongo sejak satu setengah bulan yang lalu guna kelancaran pembangunan jembatan di Desa Bendotretek yang saat ini sedang melakukan pekerjaan stouss pell (pengeboran). Jika debit airnya besar, memang akan menyulitkan kontraktor untuk melaksanakan kegiatannya.
Ir. Haryanto B., SH., M.Si., aktivis anti korupsi yang dimintai komentarnya terkait konflik interes antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan Dinas PU BM dan SDA Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (5/12) kepada SADAP99.ID mengatakan, “Mengingat jembatan yang dibangun ini bukan jembatan utama dan masih banyak jalan lain (tidak vital), tidak patut Dinas PU BM dan SDA mengorbankan kepentingan para petani dan ini jelas menghambat Program Asta Cita Presiden RI,” ungkap Bung Hary.
Lebih jauh, Bung Hary mengungkapkan, “Bila musim tanam padi mundur 15 hari, ini akan menimbulkan efek domino untuk musim tanam padi selanjutnya. Yang saat ini terjadi adalah bibit padi yang disemai petani masa ideal tanamnya sudah berlalu 15 hari. Bila per hektar memerlukan bibit senilai Rp 5.000.000, maka kerugian petani akibat mundurnya masa tanam ini adalah Rp 5.000.000 x 1500 hektar = Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Ini sangat tidak layak mengorbankan hajat hidup orang banyak (petani) demi mengamankan kepentingan kontraktor,” pungkas Bung Hary.
(Zein)
