Menko PMK RI Resmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di BUMDes Tridadi Sleman
Sleman – Sadap99.id
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Muhaimin Iskandar, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDes Tridadi pada Kamis (8/5/2025) di Puri Mataram Beran, Tridadi. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Muhaimin Iskandar, didampingi Bupati Sleman Harda Kiswaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Wakil Ketua DPRD Sleman Ani Martanti.
Usai peresmian, Muhaimin meninjau pelaksanaan produksi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan apresiasi kepada BUMDes Tridadi Kabupaten Sleman yang telah menjadi mitra Badan Gizi Nasional, menciptakan multiplier effect yang signifikan.
“Selain BUMDes semakin maju, dukungan untuk program MBG juga berjalan baik, membangun ekosistem ekonomi yang berujung pada pemberdayaan masyarakat. Inilah yang akan terus kita kembangkan,” ujar Muhaimin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BUMDes Tridadi dapat menjadi role model bagi BUMDes lain dalam mendukung kesuksesan program MBG melalui SPPG.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menko PMK RI dan berharap hal ini memotivasi BUMDes Tridadi untuk terus mendukung program MBG.
“Terima kasih atas dukungan Kemenko PMK RI. Kehadiran SPPG BUMDes Tridadi diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program MBG di Sleman dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Harda.
Bupati Sleman juga menegaskan komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung program nasional MBG. Ia berharap SPPG BUMDes Tridadi mampu memenuhi gizi anak-anak di Kabupaten Sleman sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif mewujudkan program pemerintah tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan tiga fungsi utama SPPG: (1) sebagai dapur produksi MBG, (2) tempat pertemuan antara satuan pelayanan dan produsen, serta (3) adanya ahli gizi yang memantau produksi agar sesuai standar pemenuhan gizi.
“SPPG ini akan menerima dana sekitar Rp8–10 miliar per tahun, atau Rp800 juta per bulan. Sebanyak 85% dana akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari petani lokal,” pungkas Dadan.
(Ome)
