MPM Lumajang Meminta Kejelasan Isu Panas di Lingkungan Pejabat Publik
LUMAJANG, SADAP99.ID
Surat resmi dari Masyarakat Peduli Moral (MPM) Kabupaten Lumajang menjadi sorotan publik setelah mengangkat isu dugaan pelanggaran moral yang melibatkan beberapa pejabat publik di Kabupaten Lumajang.
Dalam surat tersebut, MPM meminta kejelasan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lumajang mengenai disposisi atas laporan mereka terkait dugaan perilaku amoral Ketua DPRD dan salah satu Anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Tak hanya itu, MPM juga menyoroti isu yang tengah viral di media sosial tentang dugaan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Lumajang dalam kasus serupa.
Dalam suratnya, Ketua MPM Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pihaknya mendesak jawaban pasti dari BK DPRD Lumajang, baik melalui surat balasan maupun audiensi langsung, untuk memastikan langkah tegas yang akan diambil terhadap dugaan tersebut.
Tenggat Waktu 3 x 24 Jam
MPM memberikan tenggat waktu hingga 3 x 24 jam kepada BK DPRD Lumajang untuk merespons surat mereka. Jika tidak ada tanggapan, MPM bersama Aliansi Penegak Demokrasi dan Keadilan Rakyat (Pendekar) Kabupaten Lumajang mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Januari 2025.
“Kami memohon agar BK DPRD segera memberikan jawaban resmi, baik melalui surat balasan maupun audiensi pada tanggal yang telah kami ajukan,” ungkap Ketua MPM dalam pernyataannya. “Jika tidak, kami siap menggerakkan ribuan massa untuk menyuarakan keadilan.”
Meningkatkan Tekanan Publik
Aksi ini dinilai sebagai langkah tegas untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pejabat publik. Isu tersebut juga menjadi ujian besar bagi BK DPRD Kabupaten Lumajang untuk menunjukkan keberpihakan pada integritas dan Marwah sebagai wakil rakyat.
(*)
